Aroma dugaan tindak pidana korupsi kembali tercium di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Sulawesi Tenggara (Sultra). Modus yang digunakan cukup berfariasi, ada yang dilakukan dengan momotong sebanyak 30 persen dari setiap kegiatan, ada pula yang bermodus Surat Perintah Perjalanan (SPPD) fiktif, hingga dugaan penggelapan anggaran proyek rehab gedung.
Jurnalis Sultra Watch coba mencari sumber-sumber informasi yang akurat untuk membongkar praktek dugaan Korupsi ini. Selasa (29/3) sore, Sultra Watch bertemu dengan Mantan Bendahara, BPPKB Sultra tahun 2015, Asny SP di kediamanya. Saat ditanyai mengenai dugaan korupsi ini, Asny membenarkan bahwa ada praktek pemotongan anggaran pada seluruh item kegiatan di BPPKB. Jumlahnya, kata Asny, berkisar antara 25 persen hingga 30 persen dari jumlah total anggaran setiap kegiatan. Pemotongan itu, lanjut Asny, langsung dilakukan oleh Kepala BPPKB Sultra, Sarlina.
"Semua kegiatan, apapun itu di potong sekitar 30 persen oleh kepala badan. Sejak tahun 2015 hingga sekarang pemotongan 30 persen dari setiap anggaran masih dilakukan," ungkap Asny.
Lebih lanjut ia membeberkan, bahwa setiap Kepala Badan meminta dirinya untuk memotong anggaran 30 persen. Kepala badan selalu beralasan bahwa uang tersebut akan di setor ke oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra dan juga di setor ke Gubernur Sultra Nur Alam.
"Bahasanya katanya mau di kasih ke dewan dan juga Gubernur. Jadi setiap dia (Kepala Badan, red) minta uang sama saya alasan itu mau dikasih ke anggota dewan Sultra. Tapi saya tidak tau siapa anggota dewan yang di maksut itu." beber Asny.
"Kita sudah ditagih-tagih mi lagi sama dewan. Jadi kasih keluarmi," ungkap Asny menirukan gaya Kepala BPPKP Sultra, Sarlina saat meminta uang pada dirinya.
Bahkan ia juga mengatakan, Kepala badan pernah berbicara bahwa ia harus menyetor ke anggota dewan Sultra sebanyak 4,3 M. "Tidak ada alasan lain. Dia bilang untuk stor ke dewan sebesar 4,3 M. Makanya harus dipotong semua setiap kegiatan," imbuhnya.
Selain beralasan untuk menyetor ke anggota dewan, Sarlina juga beralasan uang tersebut akan di setor ke Gubernur.
"Ia (Kepala Badan, red) juga pernah bilang mau kasih gubernur. Dia bilang begitu, ada kwitansinya tapi bukan saya yang tanda tangan, tapi Sukri yang tanda tangan. Sukri itu supir pribadinya ibu, dia ambil uang itu waktu mau berangkat ke Jakarta tahun 2015 lalu. Katanya mau dikasih gubernur.Ada itu kwitansinya kok, benar atau tidak dikasih gubernur, allahualam saya tidak tau," tegasnya.
Selain dugaan korupsi dengan modus pemotongan anggaran yang di duga dilakukan oleh Kepala BPPKB Sarlina, tindakan merugikan negara lain yang dilakukan adalah dengan tidak membayarkan uang pembangunan rehab gedung P2TP2A kepada kontraktor. Total anggarannya sekitar 165 juta untuk biaya rehab gedung. Hal itu di ketahui setelah dua bulan terakhir kontraktor mendatangi kantor P2TP2A untuk mencabut pintu bangunan gedung tersebut karena mengaku belum dibayar oleh kepala badan.
Sultra Watch mencoba menelusuri kebenaran hal tersebut. Saat mendatangi gedung P2TP2A, Sultra Watch bertemu salah satu narasumber yang tak mau disebutkan namanya. Ia mengaku sebagai pegawai dan penggiat di bagian P2TP2A. Sumber tersebut membenarkan bahwa beberapa waktu terakhir ada kontraktor gedung yang marah-marah akan mencabut pintu kantor karena tidak dibayarkan anggaranya.
"Iya pak, memang benar. Dia mau cabut ini pintu, katanya belum dibayar. Bahkan pernah pintu gedung ini (gedung P2TP2A, red) di segel," jelas sumber.
Sementara itu, kesaksian berbeda justru keluar dari mantan Bendahara BPPKB tahun 2015, Asny. Ia mengaku anggaran pembangunan proyek tersebut sudah dicairkan.
"Kalau masalah itu, itukan kontraktor yang kenal ibu (kepala badan, red). Karena masih keluarganya ibu. Jadi yang berurusan itu ibu. Kita di keuangan hanya mengurus dan mencairkan. Ibu yang mengatur masalah proyek itu. Jadi ibu semua yang tau masalah proyeknya. Dan kita tidak tau apa -apa dan tidak dapat apa-apa," tambah Asny.
Sepak terjang Sarlina belum berhenti disitu saja. Bahkan Sarlina pernah berseteru dengan Kabid Peningkatan Taraf Hidup Perempuan, BPPKB Sultra Ir Hj Wa Gola MSi karena persoalan anggaran. Kejadian itu bermula saat Wa Gola membuat kegiatan Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) menggunakan anggaran pribadi. Namun dengan catatan anggaran tersebut akan diganti menggunakan anggaran Dipa. Namun, setelah anggaran tersebut dicairkan, Wa Gola tidak menerima uang penggantinya.
"Saya sampe dituduh sama ibu wa Gola kalau saya gelapkan uangnya. Padahal uang itu sudah saya cairkan dan diambil oleh kepala badan," beber Asny.
Namun akhirnya anggaran tersebut dikembalikan oleh kepala badan namun baru sekitar 40 persen. Kata Asny, Ibu Wa Gola mengancam akan melaporkan kepala badan ke Tipikor Polda Sultra jika uangnya tidak dikembalikan. Setelah diancam baru menga kui dan mau mengembalikan uang itu.
Berangkat dari keterangan Asny, jurnalis Sultra watch menemui Kabid Peningkatan Taraf Hidup Perempuan, BPPKB Sultra Ir Hj Wa Gola MSi. Saat ditemui di sekretariat PKK Sultra pada Rabu (30/3) singa. Wa Gola mengakui hal tersebut, bahwa ia pernah berseteru dengan kepala badan karena persoalan uang pribadi miliknya yang digunakan untuk membiayai kegiatan diambil oleh Kepala Badan, Sarlina.
"Benar, saya membiayai kegiatan dinas dengan uangku sendiri dulu. Ada tiga kegiatan yang saya biayai, tapi belum di bayarkan sama kepala Badan. Padahal menurut bendahara uang kegiatan tersebut sudah dicairkan. Yang jelas, apa yang disampaikan bendahara sudah seperti itu adanya," ungkap Wa Gola.
Saat ini, kata dia, anggaran yang dibayarkan baru 40 persen dari total anggaran yang ia biayai sendiri. Itupun, lanjut dia, Kepala Badan mau membayarkan setelah diancam akan dilaporkan ke Tipikor, Polda Sultra.
"Saya tanyakan sama kepala badan. Dia bilang ada sama bendahara. Padahal bendahara bilang sudah dicairkan," imbuhnya.
Kegiatan yang dibiayai sendiri oleh Wa Gola antara lain Lomba P2SS untuk 17 kabupaten kota tahun 2015. Kegiatan lomba GSI untuk 9 kabupaten tahun 2015. Dan perjalanan dinas di empat kabupaten juga tahun 2015.
Saat ditanya apakah mengetahui praktek pemotongan anggaran yang dilakukan oleh kepala badan pada seluruh kegiatan? wa Gola enggan berterus terang.
"Belum sampe ke saya kalau soal pemotongan-pemotongan. Bagaimana mau tau ada potongan kalau belum dibayarkan kegiatanku. Benar atau tidak saya tidak tau. Karena belum sampe kesaya.
Bahkan Wa Gola juga menyuruh mengkonfirmasi beberapa kepala-kepala bidang yang mempunyai banyak kegiatan. "Itu coba tanya kepada orang yang bersangkutan. Kalau saya belum sampe dipotong karena kegiatanku belum dibayar. Kegiatanku juga cuma sedikit," katanya.
Posting Komentar